Salah satu fokus pemerintah dalam 5 tahun ke depan yakni memangkas berbagai regulasi agar lebih sederhana yang salah satunya fokus pada cipta lapangan pekerjaan. Dalam rapat terbatas, Senin (11/11) di Istana Negara, Presiden Jokowi mengingatkan 4 hal penting terkait program cipta lapangan kerja. Pertama, berkaitan dengan perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh kementerian untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat untuk segera dipangkas. Untuk regulasi sebagai mandat UU, Presiden Jokowi mengatakan akan membahas bersama DPR melalui mekanisme omnibus law.
Dia memberi contoh di Amerika Serikat, setiap menteri yang ingin menerbitkan satu peraturan harus mencabut minimal 2 Peraturan Menteri (Permen). Di Indonesia, Presiden Jokowi berharap menteri yang ingin menerbitkan satu peraturan harus mencabut 40 Peraturan menteri. “Karena Permen kita disini terlalu banyak. Tolong nanti dikaji lagi, keluar satu Permen potong berapa Permen,” kata Presiden sebagaimana dilansir laman setkab.go.id.
Kedua, berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga. Presiden Jokowi menyebut sebaik apapun peraturan jika orientasi birokrasi belum diubah, maka akan menjadi masalah. Karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara masif, paralel dengan pemangkasan regulasi. Sekaligus mengubah cara kerja dari analog ke digital, dilayani menjadi melayani.
Menurut Jokowi, program reformasi birokrasi ini sudah disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan memangkas terlebih dahulu untuk eselon IV di setiap kementerian. Kemudian mengubah orientasi dari prosedur kepada hasil.
“Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur, tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi, mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” pintanya.
Ketiga, Preisden Jokowi telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menata hubungan pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini perlu dilakukan agar semua bisa beriringan dalam cipta lapangan kerja. Pemerintah daerah dan DPRD harus paham pentingnya cipta lapangan kerja. Karena itu, reformasi yang dilakukan dari tingkat pusat harus sampai ke provinsi dan kabupaten/kota.
Keempat, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan reformasi besar dalam penyiapan SDM. Dia yakin hal ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk melompat. Pembenahan harus dilakukan untuk pendidikan vokasi SMK dan politeknik. Kartu Prakerja dan sistem manajemen harus disiapkan, sehingga Januari dapat diterbitkan dengan pengawasan berbasis digital yang mudah dikontrol.
Untuk pelatihan vokasi, Presiden Jokowi menekankan agar kegiatan itu tidak hanya dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), tapi juga melibatkan swasta. Baca Juga: Presiden Ingatkan Soal Shifting Job di Pasar Tenaga Kerja
Kerjasama BLK dan Perusahaan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merasa yakin sistem pendidikan dan pelatihan vokasi ini mampu menjawab kebutuhan SDM bagi industri. Tahun 2020-2024, pemerintah memprioritaskan pembangunan nasional bidang SDM. Untuk mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi, 5 Balai besar Peningkatan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan 28 perusahaan.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan MoU itu sebagai komitmen bersama antara pemerintah dan swasta dalam mengawal pelaksanaan pengembangan SDM melalui vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi terus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan baru sesuai perkembangan teknologi industri. Nantinya diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan dapat bekerja terus menerus.
"Di era yang serba cepat saat ini, keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan vokasi sangat ditentukan oleh kualitas instruktur pengajarnya. Melalui tangan-tangan instruktur inilah, kita berharap dapat memberi skill-skill terkini sesuai kebutuhan industri yang berkembang pesat kepada masyarakat," kata Khairul.
Khairul berharap pendidikan berorientasi vokasi ini dapat mengurai masalah ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja (missmatch).