Presiden Setujui Kriminalisasi Kewenangan KPK Jika Terbitkan Perppu
Berita

Presiden Setujui Kriminalisasi Kewenangan KPK Jika Terbitkan Perppu

Rencana penunjukkan Plt pimpinan KPK juga bisa dipandang sebagai isyarat Presiden kepada kepolisian untuk mempercepat penyidikan terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit S. Rianto.

IHW
Bacaan 2 Menit

 

Namun dengan konstelasi kursi di DPR ke depan, Saldi tak yakin DPR berani menolak Perppu ini. Artinya kita tidak bisa berharap banyak pada DPR. Satu-satunya cara adalah menolak dan mendesak supaya presiden tak menerbitkan Perppu yang sesat ini.

 

Bagaimana dengan kemungkinan mengajukan judicial review Perppu ke MK? Secara substansi Perppu memang sama dengan Undang-Undang yang bisa di-judicial review. Tapi secara formil masih harus dikaji terlebih dulu, pungkasnya.
Tags: