Sedangkan untuk aktifitas perekonomian, BI menilai pada tahun 2013 ini masih menunjukkan indikasi perlambatan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dunia. Pada semester I-2013, lanjut Difi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,9 persen, yakni menurun dari kinerja tahun 2012 yang mencapai 6,2 persen.
Difi mengatakan, perlambatan ekonomi ini diperkirakan masih berlangsung hingga semester II-2013. Penyumbang terbesar perlambatan ekonomi masih akan terjadi pada investasi non bangunan dan konsumsi swasta. “Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2013 akan menuju batas bawah kisaran prakiraan 5,8 persen - 6,2 persen,” ujarnya.
Angka inflasi yang dirilis BI tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi dasar makro ekonomi APBN-P 2013 yakni sebesar 7,2 persen. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada APBN-P 2013 berada Rp9600 per dolarnya. Untuk pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2013 tercatat 6,3 persen.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Harry Azhar Aziz mempersilahkan pemerintah untuk mengubah kembali asumsi dasar makro ekonomi pada APBN-P 2013. Pengubahan ini dapat dilakukan apabila sebagian besar asumsi dasar makro ekonomi di APBN-P 2013 meleset dari yang sudah direncanakan. Menurutnya, jika APBN-P akan diubah maka perlu ada ketegasan sikap dari pemerintah sebagai pihak yang mengusulkan ke Parlemen.
“Yang jelas, realisasi APBN-P 2013 tidak akan sesuai dengan target, artinya pemerintah gagal atau penyusunan rencana tidak becus. Apakah mau dan mungkin pemerintah mengubah kembali? Pada tahun 2005 memang pernah diubah sampai tiga kali. Kalau sekarang mau mengubah lagi, harus mereka yang mengusulkan, bukan DPR,” kata Harry di Jakarta, Rabu (28/8).
Harry menilai, realitas tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan tidak dilakukan dengan baik. Padahal, kesepakatan antara pemerintah dan dewan yang tertuang dalam APBN-P 2013 itu merupakan perintah negara yang harus dijalankan. Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam merencaanakan APBN di tahun ini juga dipengaruhi ketidaktegasan dalam menghadapi situasi riil yang terjadi saat ini.
"Perencanaan dan prediksi jauh meleset, karena kemampuan pemerintah memprediksi kurang," pungkasnya.