Yusuf bahkan berencana menghimbau para capres dan cawapres agar berkenan menyerahkan nomor rekeningnya sebagai wujud transparansi. Nomor rekening bisa diserahkan kepada KPU atau PPATK. Ia menjamin kerahasiaan, sehingga para capres dan cawapres tidak perlu takut nomor rekeningnya tersebar.
Selain kerelaan menyerahkan nomor rekening, Yusuf akan meminta para capres dan cawapres berani untuk tidak menerima dana kampanye yang diberikan secara cash. Namun, himbauan Yusuf ini baru sekedar rencana karena KPU belum menetapkan siapa saja capres dan cawapres peserta Pemilu 2014.
Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana menambahkan, dari hasil riset yang dilakukan PPATK, tercatat banyak Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) menjelang dan setelah Pemilu. Selama periode 2004-2013, tren transaksi mencurigakan melonjak drastis pada 2004-2005 dan 2008-2009.
Jumlah LKTM yang diterima PPATK pada 2004 hanya 838. Jumlah LKTM meningkat menjadi 2055 pada 2005. Sementara, pada 2008 jumlah LKTM yang diterima PPATK, 10.432. Jumlah itu meningkat menjadi 23.520 di tahun 2009. “Puncaknya LKTM di tahun 2005 dan 2009,” ujar Ivan dalam acara diskusi PPATK di Bogor, Kamis (28/11).
Menanggapi pernyataan Yusuf, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah membantah. Ia mengaku hingga kini belum ada pembicaraan dengan PPATK. KPU pada prinsipnya terbuka dengan usulan PPATK. KPU tidak keberatan, bahkan berencana menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan PPATK terkait dana kampanye Pemilu 2014.
“Nanti rencana MoU itu terkait soal dana kampanye Pemilu, baik Pemilu legislatif maupun presiden. Tinggal diatur soal mekanismenya saja. Untuk capres kan belum ada. Teknisnya kami bisa koordinasi dengan partai karena peserta Pemilu itu partai,” katanya saat melalui telepon kepada hukumonline.