PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merekomendasikan pembentukan model bisnis baru bagi pengembangan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). model bisnis baru ini bertujuan mensukseskan pengembangan IPP yang saat ini tingkat keberhasilannya masih rendah, yaitu 15 persen.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (25/1), Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan, model bisnis tersebut harus bankable, acceptable dan sustainable. Ketiga persyaratan ini diperlukan mengingat dalam pengembangan IPP diperlukan modal yang ekonomis.
Murtaqi mengatakan, ke depan peranan kontraktor listrik swasta sangat dibutuhkan, mengingat dari kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga 2015 sebesar 30.000 Megawatt (MW) sebagiannya akan dibangun oleh swasta. “PLN hanya mampu membangun 15.000 MW dan sisanya diharapkan dibangun oleh IPP,” terangnya.
Selain itu, PLN akan mengkaji ulang kontrak-kontrak dengan pengembang listrik swasta. Hal ini dilakukan lantaran PLN menyadari dengan fluktuasi harga bahan bakar pembangkit dan kondisi perekonomian global, otomatis semua harga-harga akan terkerek naik.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) A Santosa menuturkan, PLN dengan kondisi perekonomian saat ini harus lebih realistis. “PLN juga harus bisa melihat perkembangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya menginginkan PLN merenegosiasi kontrak hingga mencapai keekonomian. Pasalnya, harga jual yang dulu sudah tidak relevan lagi. “Banyak proyek IPP terhenti karena biaya operasi tinggi, tapi kontraknya rendah,” katanya.