Selain mencari tahu apakah dokumen yang beredar itu asli dikeluarkan KPK atau tidak, kata Johan, pimpinan juga melakukan rapat untuk mengusut apakah telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan internal KPK. Menurutnya, jika benar terjadi pelanggaran kode etik, harus diketahui secara jelas siapa yang mengeluarkan dokumen itu.
Jika yang mengeluarkan di level deputi atau direktur tim pengawas internal akan membentuk dewan pertimbangan partai. Tapi, jika yang membocorkan di level pimpinan akan dibentuk komite etik. “Kita sedang melakukan validasi, apakah dokumen itu benar dari KPK,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa, pimpinan tengan konsentrasi mencari tahu isu Sprindik yang bocor. Senada dengan Johan, ia menegaskan bahwa, jika benar telah terjadi kebocoran dokumen dari KPK, telah terindikasi masuk dalam kategori pelanggaran kode etik.
“(Jika) Ada pembocor dokumen. Kejadian itu bisa masuk pelanggaran kode etik. Juga bisa masuk wilayah pidana kalau memang ada kesengajaan, agar proses penyelidikan dan penyidikan di KPK terhambat,” tulis Bambang melalui pesan singkat.
Sebelumnya, beredar sebuah dokumen yang disebut-sebut sebagai Sprindik atas tersangka Anas Urbaningrum. Dalam dokumen itu disebutkan Anas telah menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Tertulis di dokumen itu, Anas disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Dalam dokumen itu juga tertulis empat nama penyidik yang menangani kasus.