“Pihak terkait juga melakukan praktik politik uang dengan membagikan uang sebesar Rp100 ribu di Desa Cigintung, Singajaya melalui Timsesnya agar memilih pasangan nomor urut 8.
Karena itu dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Garut 2013 putaran kedua, mendiskualifikasi pasangan nomor 8, menetapkan pasangan calon nomor urut 5 sebagai pemenang, atau MK memerintahkan termohon untuk menggelar pemungutan suara ulang.
Namun, bagian petitum permohonan itu dikritisi anggota majelis panel, Ahmad Fadlil Sumadi. Menurut dia, tuntutan mau membatalkan hasil rekapitulasi dan minta dimenangkan berarti sama aja tidak ada hasil perolehan suara. “Jika hasil rekapitulasi suara dibatalkan otomatis tidak ada suara, maka tidak bisa ada permintaan dimenangkan. Ini harus diperbaiki,” sarannya.
Majelis juga meminta agar pemohon dapat mengurai materi permohonan yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi pasangan nomor 5. “Setiap pelanggaran yang diurai apakah ada signifikan suara yang bisa membuat Anda sebagai pemenang? Ini mesti diuraikan dalam permohonan,” katanya.
Sidang ditunda pada Rabu (11/12) besok yang menagendakan tanggapan dari KPU Kabupaten Garut dan tanggapan pasangan Rudi-Helmi selaku pihak terkait. Dilanjutkan dengan pembuktian dengan memeriksa sejumlah saksi yang diajukan pemohon.
Sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Garut, pasangan Rudi-Helmi ditetapkan pasangan bupati dan wakil bupati Garut periode 2014-2019. Pasangan nomor urut 8, Rudi Gunawan-Helmi Budiman, ditetapkan sebagai calon terpilih bupati dan wakil bupati Garut periode 2014-2019.
Pasangan yang diusung koalisi PKS, PBB, dan Gerindra ini menang tipis atas pasangan Agus-Abdusy yang diusung PPP dan PKB. Pasangan Rudi-Helmi meraup 524.164 suara (50,31 persen). Sementara pasangan Agus-Abdussy pasangan meraih 517.769 suara (49,69 persen). Partisipasi pemilih sekitar 60,88 persen dari jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT, yakni 1.760.130 pemilih.