Tidak hanya itu. Irwan membeberkan bahwa hampir 95 persen dalil penggugat dalam gugatannya terkait dengan masalah hak cipta. Hampir 95 persen dalil penggugat masih memiliki keterkaitan dengan hak cipta. Mulai dari dalil tentang hak ekslusif, masalah kepemilikan master rekaman hingga pada sengketa pemungutan atau penagihan royalti, jelas Irwan.
Khusus mengenai master rekaman, Irwan mengaku heran dengan jawaban penggugat yang menyatakan bahwa master rekaman masuk dalam rezim hak terkait dan bukan hak cipta. Memang masalah hak terkait itu diatur dimana? Undang-undang apa yang yang mengatur hak terkait? Ya, di undang-undang hak cipta. Terus bagaimana ceritanya memisahkan antara hak cipta dengan rezim hak cipta? sergahnya.
Tidak terkait dengan Perkara 84
Bagian lain dari berkas jawaban penggugat, ditegaskan bahwa gugatan yang sedang berlangsung ini tidak ada kaitannya dengan perkara No 84/Hak Cipta/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst (Perkara 84) tentang gugatan pelanggaran hak cipta antara YKCI dengan Telkomsel di Pengadilan Niaga, sebagaimana disebutkan oleh YKCI dalam eksepsinya.
Saat itu, perusahaan label memang mengajukan gugatan intervensi dalam Perkara 84. Namun, Majelis Hakim PN Niaga dalam putusan sela menolaknya. Dengan pertimbangan, gugatan intervensi para penggugat tidak ada kaitannya dengan Perkara 84. Karenanya, para penggugat kemudian memilih untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan.
Untuk kesekian kalinya, Irwan kembali membantah. Menurut dia, gugatan perusahaan label ini memiliki keterkaitan dengan Perkara 84. Salah satu buktinya adalah tuntutan provisi perusahaan label. Tuntutan itu menegaskan, agar PN Jakarta Selatan melarang YKCI untuk melakukan pemungutan dan/atau penagihan royalti kepada siapapun tanpa kecuali atas penggunaan lagu yang ada dalam Master rekaman milik penggugat. Ini salah satu buktinya dimana masalah sengketa pemungutan royalti itu ada di Perkara 84, tuturnya.