Tidak demikian dengan perusahaan privat. Namanya juga bukan perusahaan terbuka, maka wajar jika aktivitas bisnis dan laporan keuangannya sulit untuk diketahui publik, termasuk pemerintah.
Meski begitu, bukan berarti perusahaan tambang yang terbuka lebih mudah diawasi dalam soal pembayaran pajak. Sebut saja sengketa pajak antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melawan PT Bumi Resources Tbk dan anak-anak usahanya seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia. Saat ini Ditjen Pajak sedang menyelidiki dugaan penggelapan pajak perusahaan tambang batu bara milik keluarga Aburizal Bakrie tersebut.
Sayang, Jeffrey tak mau berkomentar soal masalah ini, ketika ditanya apakah perusahaan tambang yang sudah go public dijamin mudah diawasi dalam membayar pajak ke negara. “Saya nggak mau berkomentar tentang kasus itu,” ujarnya.
Masalah pajak hanya salah satu alasan pemerintah untuk mengatur perusahaan yang sudah go public dapat memperoleh lebih dari satu wilayah izin usaha pertambangan. Alasan lain adalah pemerintah sepertinya ingin mendorong agar perusahaan-perusahaan tambang turut serta mengaktifkan sektor pasar modal di dalam negeri. Apalagi, saham-saham perusahaan tambang di bursa cukup aktif, bahkan di antaranya masuk dalam kategori blue chip.
Bukan hanya pemerintah, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) tahun lalu pernah meminta agar perusahan tambang mendaftarkan (listing) diri ke BEI. Ketua AEI Airlangga Hartanto tahun lalu mengatakan tujuan pendaftaran ini untuk meminimalisir masalah divestasi saham, seperti sengketa antara pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Anggota DPR dari fraksi Golkar ini menambahakn banyak perusahaan tambang skala besar yang aset dan proyeknya di Indonesia justru tidak terdaftar di BEI.