"Termasuk kalau nanti ada kebijakan pengendalian, sistem ini akan mampu mengendalikan," imbuhnya.
Pengelompokan jenis kendaraan roda empat merujuk pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No.12 Tahun 2012. Intinya, Permen itu melarang kendaraan plat merah, BUMN, BUMD, angkutan pertambangan, perkebunan dan kehutanan membeli BBM bersubsidi. Payung hukum lainnya, kata Hanung, yakni Perda yang membatasi pembelian bahan bakar per hari.
"Itu kita bisa masukkan datanya, sehingga kendaraan-kendaraan itu tidak menggunakan BBM subsidi," ujarnya.
Kepala Biro Pembinaan Operasi (Karo Binops) Bareskrim Brigjen (Pol) Ahmad Hidayat menegaskan Polri akan mengamankan setiap SPBU. Polri akan membentuk sistem pengamanan lainnya untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelanggar.
Soal bentuk pengamanan seperti apa, Ahmad Hidayat memberi contoh, bila terjadi antrian panjang dan terjadi perdebatan, anggota Polri akan mengarahkan lalu lintas pengisian BBM bagi konsumen. Sehingga tidak terjadi kekisruhan di SPBU.
Pertamina juga sudah memetakan titik rawan terjadinya antrian panjang. Diduga akan terjadi kerawanan antrian panjang. "Itu sudah dipetakan Pertamina, ada dalam naskah yang disampaikan tadi. Mereka juga koordinasi dengan badan lalu lintas untuk mendatakan kendaraaan pelat merah, dan pelat hitam," tandasnya.
Terpisah, Kepala Divisi Humas Irjen (Pol) Suhardi Alius mengatakan penerapan dua harga BBM harus disosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi harus dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, Kapolri sudah memerintahkan jajarannya agar menindak siapa saja yang melanggar kebijakan pemerintah. "Semuanya (yang melanggar) ditindak," tegasnya.