Malahan seolah menjadi agen dari praktik kesewenang wenangan (abuse of power) pemerintah. Khususnya dalam pengesahan Perppu 2/2022 dan pembentukan peraturan perundang-undangan bermasalah lainnya. Selain itu, sejumlah elemen masyarakat pun mendesak presiden dan DPR agar membatalkan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU, karena bertentangan dengan putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang juga menjadi tafsir konstitusi sebagai hukum tertinggi.
Isnur menyerukan masyarakat Indonesia agar merebut kembali kedaulatan rakyat dengan melakukan protes dan tidak membiarkan praktik pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi alias constitusional disobedience serta demokrasi oleh para pengurus negara.
“Mengundang seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam Protes Rakyat Indonesia yang akan dilakukan pada 28 Februari 2023 di gedung DPR dan menggugat langkah para pengurus negara yang berkhianat pada demokrasi dan konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpandangan mengapresiasi mayoritas fraksi partai yang memberikan persetujuan terhadap Perppu 2/2022 untuk disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna. Sekalipun ada dua fraksi partai yang menolak, pemerintah tetap menghormatinya sebagai masukan bagi pemerintah.
“Tentunya semua catatan itu selalu menjadi masukan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU nantinya,” ujarnya, Kamis (16/2/2022) di Komplek Gedung Parlemen.
Airlangga mengatakan, Perppu 2/2022 memberikan kepastian hukum dan manfaat yang diterima oleh masyarakat, UMKM, pelaku usaha, dan pekerja atas pelaksanaan UU 11/2022, sehingga manfaat tersebut dapat diteruskan. Dia mengklaim pemerintah telah melaksanakan putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 dengan mengatur metode omnibus law dalam UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Termasuk melakukan perbaikan teknis penulisan yang terdapat dalam UU 11/2020, serta meningkatkan partisipasi publik secara bermakna. Setidaknya kementerian/lembaga telah melakukan konsulttasi publik sebagai 610 kali dan 29 kali oleh telah melakukan konsultasi publik sebanyak Satgas Sosialisasi Cipta Kerja.
Menurutnya, dalam mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah menetapkan Perppu 2/2022 sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural. Penetapan Perppu 2/2022 menjadi pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perppu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.