Penolakan PN Jakarta Selatan atas permohonan Barata sudah diduga kuasa hukum Barata, Sutito. Apalagi menurut Sutito, BANI sudah memutus perkara yang diajukan Truba atas kliennya pekan lalu (16/06). Pada putusannya, BANI menerima gugatan Truba dan menghukum Barata untuk membayar ganti kerugian kepada Truba sebesar Rp6 miliar.
Namun, Sutito mengatakan bahwa pihaknya masih akan berupaya memperjuangkan nasib kliennya untuk mendapatkan keadilan. "Kami akan mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI ke pengadilan," ujarnya kepada hukumonline.
Pengajuan pembatalan putusan BANI, menurut Sutito, masih menunggu pendaftaran putusan BANI ke PN Jakarta Selatan. Rencananya, BANI baru mendaftarkan putusan tersebut ke PN Jakarta Selatan 14 hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. "Kalau mereka (BANI) sudah mendaftarkan putusannya, baru kami ajukan pembatalan," papar Sutito.
Menurut hakim Dj. Yusuf Rusmono selaku hakim tunggal yang memeriksa permohonan Barata, BANI telah memberikan waktu kepada Barata untuk menunjuk arbiternya. Namun, kesempatan itu tidak juga dipergunakan Barata untuk menunjuk arbiternya.
Akhirnya, BANI melalui suratnya No. 03.060/III/BANI/PA pada 7 Maret 2003 membentuk majelis arbiter atas perkara yang diajukan Truba dengan susunan: Ir. H.R. Sidjabat selaku ketua majelis serta Prof. H. Bismar Siregar dan M. Husseyn Umar, masing-masing selaku anggota majelis.
Bukan kewenangan pengadilan
Selain menolak permohonan pembatalan penunjukan arbiter, PN Jakarta Selatan juga menolak permohonan Barata memasukkan PT Pelindo II dan Noell Sthl Und Maschinenbau Gmbh sebagai pihak dalam gugatan Truba di BANI. Menurut Rusmono, hal itu bukan menjadi kewenangan pengadilan. Pasalnya, Truba hanya memasukkan Barata sebagai pihak yang digugat.
Kasus yang diajukan Truba ke BANI berawal dari gagal bayarnya (wanprestasi) Barata kepada Truba atas proyek pekerjaan pembuatan transportasi dan pemasangan unit Container Crane Post Panamax kapasitas 45 ton untuk terminal peti kemas PT Pelindo II.