Luhut mengatakan, jika memang terjadi korupsi maka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti operasi tangkap tangan harus dilakukan. Namun, dia mendukung agar permasalahan korupsi lebih cenderung dilakukan secarah preventif. “Saya setuju tangkap itu, tapi kalau digitalisasi tangkap itu tidak ada,” ujar purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan semua pihak bertanggung jawab atas perbaikan tata kelola di pelabuhan. Dia menyampaikan kejahatan korupsi berdampak terhadap buruknya pelayanan pelabuhan hingga aspek lebih luas. Seperti semakin bertambahnya pengangguran, kemiskinan hingga tidak terjadinya perbaikan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya semua kalangan diberi mandat untuk melindungi pelabuhan. Sementara tugas KPK melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Tapi bila terjadi korupsi, kata Firli, negara tak mampu memberikan rasa keadilan lantaran semua program telah dikorupsi. Bahkan hak dan warisan bangsa seperti sumber daya alam telah dirampas melalui korupsi.
“Saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menyadari bahwa ini masalah serius, yang harus kita hadapi adalah korupsi. Kemiskinan tidak akan teratasi, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang buruk,” ujarnya.
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu melaporkan, KPK telah menetapkan sebanyak 1.615 orang tersangka dan paling besar berasal dari sektor swasta, pejabat pelaksana, DPR dan DPRD hingga kepala daerah. Menurutnya, pemberantasan korupsi memiliki tantangan besar sehingga perlu melibatkan berbagai pihak agar program tersebut dapat berjalan optimal.
“Namun, ini tidaklah mudah. Diperlukan penguatan dan penerapan kebijakan standar pelabuhan, digitalisasi layanan, penguatan kelembagaan, dan perbaikan tata kelola antar pulau,” pungkasnya.