Di penghujung tahun 2020, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan pada 4 Desember 2020. Salah satu isinya mengharuskan pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim sebelum persidangan. Pelanggaran aturan ini dianggap sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (6) jo Pasal 7 Perma 5/2020 ini.
Aturan ini menimbulkan protes dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) yang menilai kebijakan MA ini menghambat fungsi dan peran Pers dalam mencari dan menyiarkan informasi kepada publik. Sebab, kehadiran jurnalis dalam proses persidangan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan jaminan atas akses terhadap keadilan. Hal ini diatur UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Perma No. 5 Tahun 2020 sempat disinggung dalam penyampaian Refleksi Akhir Tahun MA Tahun 2020 di Gedung MA Jakarta, Rabu (30/12/2020), yang juga disiarkan melalui kanal Youtube MA secara live. Sepanjang 2020, MA telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Perma, salah satunya Perma No. 5 Tahun 2020.
Ketua MA M. Syarifuddin menjelaskan Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan. Belakangan ini marak opini di media, Perma tersebut MA dianggap melarang pengambilan foto dan rekaman dalam proses persidangan.
“Mohon dicatat teman-teman jurnalis semua, tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Yang benar pengaturan bagi yang akan mengambil foto atau rekaman saat berlangsungnya persidangan untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya,” kata Syarifuddin.
MA tidak melarang untuk mengambil foto atau rekaman dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sepanjang tidak mengganggu ketertiban dalam proses persidangan. Karena jika persidangan terganggu yang akan dirugikan adalah para pencari keadilan. “Saya pastikan sekali lagi, tidak ada pelarangan pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang.”
Dia menerangkan izin bagi jurnalis yang dimaksud dalam ketentuan tersebut cukup sebatas menganggukkan kepala kepada majelis hakim dalam persidangan sudah dianggap izin untuk mengambil foto atau rekaman gambar. “Bukan berarti mengajukan surat permohonan surat, terus ada penetapan, enggak begitu. Bagaimana kalau sidang berlangsung, lalu mengajukan izin kayak begitu kan susah? Jadi cukup menganggukkan kepala. Kadang mau (izin, red) mengambil foto, kita sudah tahu, jadi sudah iya (mengizinkan, red),” kata Syarifuddin.