“Agar nanti berdirinya sebuah lembaga etik nasional dan juga mahkamah etik, sehingga terwujud apa yang kita inginkan,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Maruf Cahyono mengatakan melalui konferensi nasional etika kehidupan berbangsa diharapkan menghasilkan kajian komprehensif terhadap TAP MPR VI/MPR/2001 dan kemudian terdapat penggantinya dalam bentuk UU.
Hasil konferensi yang berdiskusi dengan KY, DKPP bakal ditindaklanjuti melalui kelompok kerja (Pokja) dan muaranya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. “Rekomendasi tersebut nantinya diberikan ke pemerintah dan DPR,” katanya.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.