“Kami sangat mendesak kepada pemerintah untuk terbitnya LPS Koperasi. Kalau boleh pembentukan LPS Koperasi ini diusulkan dalam UU Perkoperasian yang sedang direvisi,” kata Sahala di Jakarta, Selasa (4/12).
(Baca Juga: Waspada Investasi Ilegal)
Dia juga menyayangkan saat ini pemerintah masih belum memanfaatkan peran koperasi secara maksimal untuk mendorong perekonomian nasional. Bahkan, Sahala menanggap koperasi masih belum diprioritaskan dibandingkan jasa keuangan lainnya seperti perbankan. Dengan demikian, dia berharap pembentukan LPS Koperasi ini sebagai solusi meningkatkan peran koperasi bagi perekonomian.
“Kami berharap pembentukan LPS Koperasi ini sudah bisa dilakukan pada tahun depan,” harap Sahala.
Landasan Pengawasan Koperasi:
|
Usulan pembentukan LPS Koperasi ini telah masuk dalam RUU Perkoperasian Program Legislasi Nasional 2015-2019. Namun, Deputi Pengawasan Kemenkop UKM, Suparno menjelaskan, hingga saat ini, pembahasan revisi tersebut masih belum menemui kejelasan. Bahkan, RUU Perkoperasian termasuk dari 16 RUU yang mengalami masa perpanjangan pembahasan.
“Untuk usulan LPS Koperasi ini sudah masuk dari 200-an DIM (daftar inventaris masalah) yang dibahas dalam RUU Perkoperasian,” kata Suparno di Jakarta.
Dia menjelaskan alasan pembentukan LPS Koperasi ini terinspirasi dari industri perbankan. Nantinya, peran LPS Koperasi tersebut akan berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dalam pengawasan koperasi.
Namun, Suparno menambahkan pembentukan LPS Koperasi ini harus melalui proses panjang karena terdapat pembahasan dengan DPR RI. “Kalau sudah dibahas di sana (DPR) itu ada banyak kepentingan lain. Namun, kami terus mengawasi agar RUU baru ini (Perkoperasian) tetap memasukkan pembentukkan LPS,” kata Sahala.