Baca:
- Potensi Persulit Hak Memilih, UU Pemilu Dipersoalkan
- Ragam Persoalan dalam Sengketa Pemilu
- Mengintip Persiapan Tim Hukum Jokowi-Prabowo di Sengketa Pilpres
Bahan-bahan yang diberikan kepada peserta, lanjut Fauzie, diberikan dan dibimbing langsung oleh perwakilan MK untuk dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan teknis sengketa pemilu di MK. Materi yang disampaikan terdiri dari Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 serta Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan.
Materi lainnya terkait hasil penyusunan permohonan pemohon, keterangan pihak terkait, perkara perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 hingga profesionalisme dan etika beracara di MK.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan, kesuksesan dalam kegiatan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK, tidak semata-mata bergantung kepada MK saja. Tetapi juga bergantung kepada berbagai pihak terkait lainnya, termasuk para advokat yang menangani sengketa pemilu di MK. Dalam kesempatan ini, dirinya ingin menyampaikan pesan khusus kepada para advokat.
“Agar tidak tergoda, apalagi percaya kepada pihak yang mengatakan akan membantu perkara di MK dengan imbalan tertentu, karena saya dapat pastikan hal tersebut bohong dan tidak benar. Semoga kita semua dapat menerapkan adagium Fiat Justitia Ruat Caelum,” tegas Anwar.
Ia pun mengingatkan pula bahwa suap menyuap dalam peradilan adalah perbuatan yang tercela. Oleh karena itu Anwar ingin mengajak para advokat semua mengawal pemilu serentak di tahun 2019, sebagai pemilu yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
“Saya berharap para peserta Bimtek dapat sama-sama mengawal proses demokrasi dalam pemilu serentak ini. Demi terselenggaranya pemilu secara demokratis dan sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. (Baca juga: Ramai Aksi Saling Dukung Kontestan Pemilu, Begini Imbauan 3 Kubu Peradi)