Sementar itu, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), Justisiari P Kusumah mengakui kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI. Namun, dia membantah bahwa persoalannya ada di sifat masyarakat yang komunal. “Budaya komunal Indonesia jangan dibenturkan dengan HKI,” tukasnya.
Menurut dia, meskipun HKI bersifat individual, HK merupakan hak. Artinya, siapapun yang memiliki karya intelektual bisa memilih akan untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya intelektualnya atau tidak. “(HKI-red) Itu kan hak. Kalau mau hak tersebut digunakan, monggo, tidak juga tidak apa-apa,” terangnya.
Justisiari merasa masalah sebenarnya terletak pada sosialisasi. “Saya melihatnya ini lebih kepada mungkin sosialisasi saja yang belum terlalu baik,” ungkapnya.