2. Gadai
Penjelasan mengenai gadai tertuang didalam Pasal 1150 KUHPerdata, yang menyatakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang.
Gadai merupakan perjanjian yang bersifat accesoir, yang bermakna bahwa perjanjian muncul akibat adanya perjanjian pokok. Di dalam gadai, unsur yang terpenting adalah benda yang dijaminkan harus benda dalam penguasan pemegang gadai.
Eksekusi dalam gadai dapat melalui dua cara, yaitu eksekusi langsung dan eksekusi dengan melalui putusan Pengadilan. Perjanjian mengenai gadai tidak harus dibuat oleh notaris atau pejabat khusus yang membuat akta otentik, namun dibuat dalam bentuk bawah tangan maupun secara lisan.
Perbedaan jaminan fidusia dan gadai
Fidusia dan gadai memiliki dua perbedaan utama, yaitu jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sementara gadai tidak perlu ada proses pendaftaran. Kemudian, hak milik fidusia adalah kepada kreditor, sementara gadai pengendaliannya adalah pemegang gadai meski hak suaranya ada pada pemberi gadai.
Jaminan fidusia dapat dieksekusi saat debitur mencatatkan wanprestasi pada perjanjian pokok. Objek jaminan fidusia dapat dijual dengan kekuasaan penerima, dan eksekusinya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lelang dan negosiasi.
Lalu, pada gada penguasaan barang hanya ditujukan untuk jaminan pembayaran utang debitur bukan untuk dipakai atau dinikmati. Pengeksekusiannya pun terjadi ketika kreditur wanprestasi. Terdapat dua jenis eksekusi gadai, yaitu dapat dijual tanpa persetujuan ketua Pengadilan dan dilakukan atas izin Hakim Pengadilan.