Terpisah, Ketua bidang UKM, Perempuan dan Urusan Sosial Apindo, Nina Tursinah, mengatakan saat ini produk yang dihasilkan sektor wirausaha sulit bersaing dengan produk serupa asal luar negeri. Penyebabnya antara lain bunga kredit yang sangat tinggi, ongkos produksi, infrastruktur dan transportasi.
Terkait bunga kredit, Nina menilai sangat tinggi untuk berbisnis. Misalnya bunga KUR, besarannya mencapai lebih dari 10 persen, padahal bunga yang ideal untuk berbisnis mestinya tak lebih dari 5 persen. Akibatnya, produk yang dijual harganya mahal dan tak mampu menyaingi harga murah produk impor.
Menurut Nina, Apindo sudah melakukan bermacam cara untuk mendorong sektor wirausaha agar berkembang dan berkelanjutan. Misalnya, mendorong agar tiap sektor wirausaha di tiap daerah menampilkan produk unggulan dari daerahnya. Hal itu dianggap dapat memotong pangsa pasar yang berpotensi diraih oleh produk impor.
Sayangnya, karena berbagai kendala yang ada, hal tersebut tak mampu tercapai secara optimal. Belum lagi hambatan di tingkat pasar yang rendah menyerap produk wirausaha karena minimnya daya beli masyarakat. Menurut Nina hal tersebut membuat masyarakat cenderung memilih produk yang dapat dibeli, lagi-lagi harga produk impor yang tergolong murah menjadi pilihan ketimbang produk hasil wirausaha lokal.
Dari bermacam hambatan yang ada namun Nina menyebut ada sedikit harapan ketika pemerintah mulai menerbitkan kebijakan untuk meringankan pajak di sektor wirausaha. Namun, Nina mengingatkan persoalan lainnya masih menunggu, misalnya kesulitan wirausaha mendapat bahan baku untuk produksi. Dia berharap pemerintah menyediakan bahan baku yang dibutuhkan sektor wirausaha. Sehingga, wirausaha dapat mudah mengakses bahan baku. ”Jika pemerintah bisa menyuplai bahan baku untuk wirausaha, UKM, maka itu sangat membantu,” katanya kepada hukumonline lewat telepon, Jumat (5/4).
Selain itu Nina menjelaskan wirausaha kerap kesulitan mendapat sertifikat untuk produk yang dihasilkannya. Padahal, sertifikat itu tergolong penting agar masyarakat mengetahui bagaimana kualitas produk tersebut apakah halal, sehat dan lainnya. Apalagi untuk wirausaha yang menghasilkan produk herbal dan kosmetik, sertifikat itu sangat penting dan Indonesia tergolong sangat kaya akan bahan baku produk tersebut. Lagi-lagi Nina memandang pemerintah berperan penting untuk membantu sektor Wirausaha mendapat sertifikat yang dibutuhkan dengan mudah.
Sementara, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan biasanya pemerintah mengelola sektor wirausaha dengan mekanisme lintas kementerian. Dalam menciptakan wirausaha, Timboel meihat Kemenakertrans memanfaatkan BLK. Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM cenderung melakukan pembinaan kepada pelaku wirausaha.
Bila Kemenakertrans menargetkan untuk menciptakan 10 ribu wirausahawan baru tiap tahun, Timboel berpendapat Menakertrans harus mendesak perbankan memberikan bunga serendah mungkin kepada wirausaha baru. Serta kemudahan lainnya seperti proses pinjaman ke bank tanpa jaminan yang memberatkan. Bahkan, kemudahan wirausaha mendapat bahan baku dan akses pasar harus menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menggenjot sektor industri tersebut. Pasalnya, kemudahan akses itu menjadi salah satu upaya untuk mendorong agar produk-produk yang dihasilkan wirausaha dapat bersaing di pasaran.
Untuk merealisasikan terciptanya wirausahawan baru, Timboel menegaskan agar pemerintah melakukan kerja-kerja nyata. Misalnya, mengucurkan anggaran sebesar Rp1 triliun/tahun untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas BLK. ”Kalau Menakertrans tak berani berjuang secara konkret, maka pernyataan untuk meningkatkan perkembangan wirausaha itu tak bermakna dan terkesan hanya pencitraan menjelang Pemilu,” pungkasnya kepada hukumonline lewat pesan singkat, Kamis (4/4).