Agus Martowardojo mengatakan, realisasi pendapatan yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa sektor yang penerimaan pajaknya tidak optimal. Hal ini antara lain tidak tercapainya terget penerimaan PPh non-migas, pajak lainnya dan bea keluar.
"Berkaitan dengan lesunya sektor pertambangan yang dipicu oleh rendahnya kadar konsentrat mineral di area pertambangan," kata Agus Martowardojo dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/1).
Terkait pendapatan yang tidak mencapai target, Dirjen Pajak Fuad Rahmani mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan pendapatan pajak tidak optimal. Selain disebabkan oleh lesunya sektor pertambangan, juga disebabkan oleh banyaknya usaha tambang yang tidak terdaftar pada DJP. Akibatnya, mempengaruhi penerimaan pajak.
"Yang terdaftar di DJP itu ada seribuan IUP, tetapi info yang saya dapat di Indonesia ada 6000-an IUP," kata Fuad usai konferensi pers di Kemenkeu.
Terkadang, lanjutnya, banyak data-data perusahaan tambang yang tidak akurat diberikan oleh Pemda. Ketika ditelusuri ke lapangan, perusahaan tersebut tidak berada pada alamat dan lokasi sesuai data yang diberikan Pemda kepada DJP.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Fuad mengaku telah memberikan draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) kepada Kemenkeu sebagai pedoman agar wajib pajak berkewajiban melaporkan perusahannya kepada DJP. Hingga saat ini, PMK tersebut masih dibahas oleh Kemenkeu.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi, menilai penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh sistem kerja pada pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2012 terlalu banyak melakukan rapat. Akibatnya, para menteri terganggu untuk merealisasikan anggaran.
"Memang Penyerapan anggaran itu tidak maksimal, disebabkan, kerjanya hanya rapat saja. Presiden terlalu banyak mengadakan rapat kerja," kata Ucok ketika dihubungi oleh hukumonline.