Tahun 2012 sudah berlalu. Namun, masih meninggalkan beberapa catatan yang harus dilaporkan oleh pemerintah. Laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran selama 2012. Dari laporan yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran tahun 2012 tidak maksimal.
Hal tersebut terlihat dari penyerapan belanja pegawai yang hanya terealisasi sebesar Rp197,7 triliun atau 93,1 persen dari APBN, belanja barang terealisasi Rp137,2 triliun atau 84,7 persen dari APBN, belanja modal sebesar Rp140,2 triliun dari APBN, bunga utang sebesar Rp100,5 triliun dari APBN serta subsidi sebesar Rp346,4 triliun atau sebesar 141,3 persen dari APBN 2012.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada APBN 2012 karena beberapa Kementerian/Lembaga juga tidak menyerap anggaran secara maksimal.
Hal tersebut disebabkan karena adanya kehati-hatian dari K/L untuk menggunakan anggaran, gagalnya penerapan program terkait kompensasi penggunaan BBM Bersubsidi, adanya kebijakan pembatasan pembangunan gedung kantor yang tidak terkait dengan pelayanan umum, adanya reorganisasi di beberapa K/L sehingga pengalokasian anggaran oleh K/L terkendala, serta kendala dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa termasuk perlunya sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah direvisi terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.
Selain itu, terdapat kendala teknis dilapangan, terdapat perubahan kebijakan yang dilakukan K/L sehingga membutuhkan perubahan atau revisi anggaran termasuk memerlukan persetujuan DPR, serta adanya berbagai upaya peningkatan efisiensi atau penghematan yang dilakukan oleh K/L.
Dalam UU APBN 2012, jelas tercatat bahwa penetapan besaran anggaran untuk tahun 2012 sebesar Rp1.548,3 triliun. Sementara total realisasi hanya sebesar Rp1.481 triliun atau sebesar 95,7 persen dari APBN.
Di balik menurunnya tingkat penyerapan anggaran, target pendapatan negara pada tahun 2012 juga tidak tercapai. UU APBNP 2012 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.358 triliun sedangkan realisasi pendapatan hanya Rp1.335,7 triliun.