Selandia Baru (87), Singapura (83), Hong Kong (76) dan Australia (75) terus memimpin di Asia Pasifik.Tapi, Selandia Baru telah kehilangan posisinya sebagai yang terbaik di dunia. Sedangkan Afghanistan (24), Kamboja (24), Myanmar (23) dan Korea Utara (17) mendapat nilai terendah. Demokrasi pun menurun di negara dengan populasi besar, termasuk India (40), Indonesia (34), Filipina (33) dan Bangladesh (25).
Penyebabnya, pemerintahan cenderung mengkonsolidasikan kekuasaannya di tangan eksekutif. Bahkan, menerapkan UU yang membatasi kebebasan berbicara, serta memenjarakan mereka yang mengungkapkan perbedaan pendapat. Karenanya, pemerintahan di berbagai negara mesti memprioritaskan komitmennya terhadap gerakan anti korupsi, memperkuat check and balances. Serta menegakkan hak atas informasi dan membatasi pengaruh swasta yang ujungnya membersihkan dunia dari korupsi maupun ketidakstabilan yang ditimbulkannya.
Danang menambahkan, politik dan pemilu berintegritas serta semua komponen bangsa mesti menjamin prinsip integritas dan antikorupsi. Seperti Presiden dan pemerintah, DPR dan partai politik, lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu, serta lembaga penegakan hukum. Baginya, kebijakan ekonomi antikorupsi pemerintah bersama pihak swasta harus konsisten dalam membangun sistem antikorupsi.
“Demokrasi dan ruang sipil pemerintah harus menjamin kebebasan sipil dan ruang aspirasi publik dalam pembentukan regulasi hingga implementasi pembangunan,” pungkas Danang.