Tidak mudah memang menyiapkan sebuah UU. Terlebih lagi kalau memang ternyata kondisi lingkungannya tidak mendukung. "Nggak mudah ternyata. Kita sedang mempelajari terus menerus mengenai tax amnesty ini. Sekarang ini kan sistemnya self assessment. Kalau data masih kurang lengkap nanti tidak berhasil. Daripada berulang-ulang, kan lebih bagus kalau kita berhati-hati sambil kita pelajari lebih mendalam," ujar Hadi
Pernah kontroversial
Ide tax amnesty sebenarnya juga pernah bergulir ketika dilakukan pembahasan perubahan 5 UU di bidang perpajakan pada Juli tahun lalu. Bahkan, ide tax amnesty yang muncul saat itu sempat mendapat reaksi dari ICW (Indonesia Corruption Watch).
Pada saat itu, ICW mengatakan bahwa adanya usulan dimasukkannya klausul tax amnesty dalam salah satu perubahan UU di bidang perpajakan, patut diduga telah terjadi money politics.
Pada saat itu, ICW memandang bahwa tidak ada korelasi antara tax amnesty dengan bangkitnya kesadaran untuk membayar. Suatu hal yang menjadi alasan agar klausul tentang tax amnesty dimasukkan dalam salah satu rancangan perubahan UU di bidang perpajakan.
Tax Holiday
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Hadi menjelaskan akan mempelajari usulan yang disampaikan oleh Presiden Megawati mengenai pemberlakukan tax holiday. Usul tersebut dimaksudkan untuk menarik minat investor agar mau menanamkan investasinya di Indonesia.
Tax holiday sendiri merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang memberikan insentif bagi para investor, terutama investor asing yang melakukan investasi di Indonesia. Pada era kepemimpinan Suharto, kebijakan ini pernah dijalankan dan cukup sukses. "Tax Holiday, tentunya harus kita lihat dan pelajari setelah ini. Kalau memang itu sudah merupakan policy-nya, ya tentu kita laksanakan," kata Hadi.
Selain akan mempelajari penerapan tax holiday, pemerintah juga berencana akan mengajukan usulan kenaikan PPh (Pajak Penghasilan) untuk tahun 2002. Namun seberapa besar kenaikan yang akan diusulkan oleh pemerintah, Hadi enggan untuk menyebutkannya. Usulan tersebut baru akan dibicarakan bersama dengan DPR pada bulan Oktober mendatang.
Mungkin saat ini Ditjen Pajak baru menyadari bahwa kesadaran untuk membayar pajak memang tidak dapat tumbuh seketika. Namun, melalui proses peningkatan kemudahan prosedur pajak, mengurangi tingkat komplain, serta penerapan law enforcement secara proporsional.
Karena itu, memang diperlukan pendalaman yang serius dalam memberlakukan berbagai kebijakan. Jika dalam perjalanan pendalaman tersebut ternyata didapatkan hasil bahwa sebaiknya tax amnesty tidak perlu diberlakukan pun, tidak menjadi soal. Tentunya, sepanjang keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.