Senada dengan Ario Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto mendesak pemerintah untuk mengirimkan notifikasi ke Sekretariat Jenderal ASEAN guna melakukan penangguhan dan renegoisasi terhadap 228 pos tarif dari berbagai komoditas dari kondisi tarif normal track (NT1) ke jalur normal track (NT2). Selanjutnya, dalam jangka panjang produk-produk tersebut diharapkan bisa masuk dalam kategori sensitive list (SL).
Seperti diketahui, hingga saat ini, pemerintah belum mengirimkan notifikasi terkait upaya renegosiasi kepada Sekjen ASEAN. Namun, pemerintah mengklaim telah menyampaikan surat pemberitahuan pada akhir Desember 2009 dan melakukan lobi informal ke Sekjen ASEAN serta pemerintah China. Akan tetapi, Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan sempat menyatakan belum menerima permintaan resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi 228 pos tarif tersebut.
Atas dasar itu, Airlangga berpendapat pemerintah belum secara terbuka menyampaikan perkembangan proses renegosiasi, sehingga menyebabkan polemik, baik di tingkat internasional maupun dalam negeri. Untuk mengklarifikasi ketidaktransparanan pemerintah, DPR telah memanggil lima menteri, yakni menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri BUMN, menteri koperasi dan UKM, serta kepala BKPM untuk memberi penjelasan.
Mendapat desakan dari berbagai pihak, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu akhirnya buka suara. Mendag mengaku sedang mengupayakan renegosiasi secara informal di tingkat ASEAN untuk membahas konsen Indonesia di beberapa sektor.
Mari menjelaskan, dari komunikasi informal tersebut, intinya membahas secara win-win solution terhadap fokus masalah yang sedang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan ACFTA. Namun, ia menolak untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang sedang dibahas tersebut. “Karena masih berlangsung, kita tidak bisa menyampaikannya,” ujarnya dalam jumpa pers di Departemen Perdagangan minggu lalu.