Dia berpendapat kesatuan hukum berarti adanya keseragaman hukum dan kepastian hukum yang lebih besar. Pentingnya kepastian hukum dan keseragaman hukum dari sebuah putusan pengadilan juga sangat penting dari sudut pandang ekonomi. Terlebih, Maarten melihat saat ini Indonesia tengah berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi agar bisa menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
“Sebuah pengadilan yang dapat diandalkan dan aturan hukum yang dapat dihormati juga menjadi penting. Karenanya, kepastian hukum di dunia peradilan menjadi faktor utama bagi perusahaan dan investor memulai bisnis dan menginvestasikan modal mereka.”
Dia melanjutkan jika terdapat perbedaan dan interpretasi ketentuan hukum sering terjadi, orang akan menganggap hukum kurang pasti, sehingga kurangnya kepercayaan publik. “Itulah mengapa diperlukan yurisprudensi agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan hakim memutus perkara. Ketika terdapat putusan yang tetap dari pengadilan tertinggi (yurisprudensi), dapat mengurangi kasus suap-menyuap di pengadilan karena hakim pengadilan di bawah (harus) mengikuti putusan pengadilan tertinggi,” tuturnya.
Dalam konteks ini, tugas hakim lebih jelas ketika mereka konsisten dengan putusannya dan membuat putusan menjadi lebih sistematis. Faktanya, hampir seluruh MA di berbagai negara memastikan adanya kesatuan penafsiran hukum. Di Belanda, kata dia, Hoge Raad menekankan pada kesatuan hukum menjadi tugas penting sebagai hakim tertinggi.
“Perbedaan penafsiran ketentuan dalam membuat putusan adalah fenomena yang sehat. Tetapi, pada akhirnya kita membuat suatu kesimpulan dan memilih suatu penafsiran dari sebuah putusan yang paling baik. Sehingga, pilihan itu berlaku sebagai hukum di seluruh negeri. Karena itu, konsistensi putusan MA penting dilakukan,” sarannya.
Sistem kamar
Di MA Belanda, lanjutnya, salah satu metode untuk meningkatkan konsistensi putusan dengan sistem kamar. MA Belanda memiliki sepuluh hakim per kamar, diantaranya Kamar Perdata, Kamar Pidana, dan Kamar Pajak. Hakim majelis panel yang membuat putusan terdiri dari 3 hakim sampai 5 hakim tergantung berat-ringatnya kasus. Para hakim yang bukan bagian dari panel juga dapat memberi masukannya secara tertib.”
“Hasilnya, diskusi substansi kasus yang hidup dengan setiap hakim saling mendengarkan satu sama lain. Usaha ini dibuat untuk mencapai keputusan yang disetujui oleh semua hakim kamar.” Baca Juga: MA dan MA Belanda Perpanjang Kerja Sama Fokus Pengembangan Sistem Kamar