Menurutnya, posisi para pihak (warga wadas dan pemerintah) dalam kasus ini akan sulit mendapatkan titik temu jika tidak diselenggarakan proses resolusi konflik dialogis dengan baik. Dialog semestinya dibangun dengan mengedepankan pemecahan terhadap isu/masalah utama yang menjadi kekawatiran para pihak, terutama dari dimensi sosial ekonomi budaya dan lingkungan hidup.
Dialog berbasis isu/masalah ini penting agar pemecahan masalah menjadi terukur. Karena jika kedua pihak menonjolkan posisinya masing-masing tanpa menyepakati isu/masalah apa yang ingin diurai dalam forum dialog, maka niscaya dialog akan mengalami kebuntuan (deadlock).
Rencana Komnas HAM RI untuk menjadi Mediator dialog antara para pihak dalam kasus ini patut diapresiasi, dan semoga komisioner Komnas HAM dapat menempatkan dirinya sebagai Mediator yang netral dan independen, serta mampu membawa proses dialog berbasis isu/masalah bersama bukan berbasis posisi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mediator Komnas HAM.
Dinamika dalam dialog Mediasi pasti akan ada mengingat eskalasi kasus ini sudah atau hampir mencapai puncaknya. Oleh karena itu, dialog ini juga diharapkan sebagai upaya untuk mendeeskalasi kasus ini dan memberikan pesan kuat akan pentingnya dialog berbasis kemanusiaan, bukan semata-mata berbasis yuridis atau legal formal.
“Dengan iktikad baik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat mengadvokasi kasus ini, saya yakin pasti ada jalan keluar terbaik, tanpa harus ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan, tapi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap bagi semua pihak yang harus dikedepankan,” ujarnya.