Terpisah, Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menyebutkan salah satu persoalan yang dihadapi perusahaan yang melakukan relokasi ke daerah yakni minimnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri. Dia menjelaskan salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan relokasi yakni faktor upah minimum yang dinilai terlalu tinggi di daerah tersebut. Untuk dapat bertahan dan bersaing, perusahaan memilih untuk pindah ke daerah yang upah minimumnya relatif rendah.
Tapi ketika relokasi ke daerah baru, Firman mengatakan kendala yang dihadapi perusahaan sulit menemukan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Tapi dia melihat pemerintah pusat dan daerah sudah mulai mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusinya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yakni menggelar pendidikan vokasi.
“Seperti di Brebes, Salatiga, dan Jepara, belum tersedia tenaga kerja yang memadai. Sudah ada program dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja agar keterampilan tenaga kerja bisa sesuai kebutuhan industri,” ungkap Firman.
Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai program Kartu Pra Kerja punya tujuan yang baik yaitu meningkatkan skill angkatan kerja. Dia mencatat anggaran yang disediakan pemerintah untuk program ini sebesar Rp10 triliun untuk 2 juta angkatan kerja. Timboel mengusulkan program ini dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Agar berjalan optimal, Timboel mengusulkan program ini disinergikan dengan program lain seperti manfaat layanan tambahan (MLT) berupa pelatihan vokasional yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). “Peran pemerintah selain menyelenggarakan pelatihan vokasi yakni membuat database untuk dihubungkan dengan kebutuhan industri yang membutuhkan SDM terlatih (job services),” katanya di Jakarta, Kamis (12/12/2019).