Tidak seperti putusan pengadilan domestik, penyelesaian sengketa secara arbitrase internasional dapat diberlakukan di hampir semua negara di dunia, yang menjadikan arbitrase internasional sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa internasional.
“Sebagai pengguna kita perlu waspada dalam membaca fine prints clauses dalam perjanjian yang sifatnya baku. Karena banyak di antara kita yang terburu-buru mengklik tanda agree atau submit tanpa benar-benar membacanya,” ujar Legal Consultant MS&A, Cynthia K. Ong menambahkan.
Terlebih dalam perjanjian yang dibuat secara elektronik yang biasanya tidak dibaca dan langsung mengklik persetujuan tanpa memahami isinya. Cynthia mengatakan, padahal di dalam Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada larangan penggunaan klausula baku yang dibuat secara sepihak.
“Jadi, penting untuk diteliti ada tidaknya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian yang dapat mengurangi atau meringankan suatu kewajiban dari pihak tertentu,” lugasnya.
Kemudian yang ketiga adalah setiap perjanjian cetak atau elektronik harus dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Pada Pasal 1338 KUH Perdata, tidak hanya menegaskan bahwa suatu perjanjian mengikat bagaikan undang-undang berlaku bagi para pihak yang membuatnya, tetapi juga mengatur haruslah dengan iktikad baik.
“Penggunaan klausula tersembunyi harus dinilai oleh arbiter apakah ada iktikad baik di dalamnya,” kata dia.
Untuk itu, Cynthia mengingatkan agar memahami intisari dari suatu kesepakatan, kesepahaman, perikatan, perjanjian maupun kontrak dalam bentuk apapun, terlebih lagi bagi setiap pelaku usaha.
Perusahaan sering memasukkan perjanjian arbitrase internasional dalam kontrak komersial mereka dengan bisnis lain, sehingga jika terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian mereka diwajibkan untuk menengahi daripada mengejar litigasi pengadilan tradisional.
Arbitrase juga dapat digunakan oleh dua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui apa yang dikenal sebagai "perjanjian pengajuan", yang merupakan perjanjian arbitrase yang ditandatangani setelah perselisihan telah muncul.