|
KAI adalah salah satu organisasi advokat yang mempertahankan eksistensinya di luar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dengan kebijakan terakhir Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang menerima pelantikan advokat dari organisasi advokat apapun di Pengadilan Tinggi, KAI ikut aktif menghasilkan advokat lewat jalur pendidikan yang mereka selenggarakan.
(Baca Juga : Di 5 Negara Ini, KAI Mencari Konsep Terbaik buat RUU Advokat)
Berdasarkan keterangan Tjoetjoe kepada hukumonline, KAI menerapkan skema pendidikan profesi advokat intensif dalam lima hari penuh. Setelah selesai, para peserta langsung mengikuti ujian tertulis dan wawancara. “Kami setiap kali PKPA ujungnya langsung ujian, 5 hari full day pagi-malam, langsung ujian, tidak ditunda,” katanya.
Belum lama ini, KAI menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) untuk penyelanggaraan pendidikan profesi advokat. APPTHI adalah organisasi yang menghimpun para pimpinan kampus hukum swasta di Indonesia.
Periode ujian profesi advokat KAI disesuaikan dengan jadwal yang diajukan kampus mitra penyelenggara. “Ujian kami tergantung setiap kampus yang siap menyelenggarakan pendidikan sekaligus ujian, berbeda-beda,” tambahnya.
Belasan Jenderal Polisi kali ini adalah jebolan pendidikan dan ujian profesi advokat yang diselenggarakan KAI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.
Setelah pelantikan, Tjoetjoe berencana menawarkan pendidikan lanjutan terkait kepailitan, kurator, dan cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan harapannya agar dunia advokat jadi lebih punya warna dengan bergabungnya advokat dari kalangan pensiunan penegak hukum lainnya.
“Kami senang, bahkan bukan hanya mantan Jenderal, saya mengundang, kalau berkenan teman-teman dari Kejaksaan yang berkenan menjadi advokat KAI, dengan senang hati,” ujarnya.