Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, peningkatan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan negara untuk mencapai laporan keuangan 2012 dengan kualitas terbaik harus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, Diperlukan langkah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini disamapaikannya dalam pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2012, Selasa (11/9).
Menurut Agus, ada beberapa hal yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang masih beropini "Tidak Menyatakan Pendapat" dan "Wajar Dengan Pengecualian".
Kemudian, menindaklanjuti rekomendasi BPK RI berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 dan menilai kinerja KL terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi.
Pemerintah juga harus terus melakukan monitoring penyerapan anggaran dengan berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis dan efektif dalam pencapaian kinerja KL dan melanjutkan reformasi perpajakan.
"Langkah yang juga perlu dilakukan menyelesaikan perundang-undangan dalam bidang penerimaan negara bukan pajak serta memberikan sanksi kepada KL yang tidak tertib mengelola penerimaan negara bukan pajak," ujar Agus.
Menkeu menambahkan, pemerintah perlu melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia KL dan pemerintah daerah serta meneruskan penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap.
Ia juga mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan KL dalam penyelenggaraan akuntansi dalam pelaporan keuangan menghasilkan kinerja yang baik dalam pertanggungjawaban sejak 2006.