"Pada 2011, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang mendapat opini paling baik, yaitu wajar tanpa pengecualian sebanyak 67 LKKL, dibandingkan 2010 sebanyak 53 LKKL," ujar Menkeu.
Menurutnya, peningkatan kualitas LKKL dan kemajuan dalam lima tahun terakhir juga tercermin dengan semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKPP dan meningkatnya jumlah kekayaan bersih pemerintah.
Namun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan laporan keuangan yaitu terdapat pungutan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah langsung dikelola diluar mekanisme APBN, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai.
"Juga masih ada pencatatan dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai serta pelaksanaan anggaran yang belum sesuai dengan peraturan perundangan," kata Menkeu.
Pada 2011, sebanyak 67 KL mendapatkan LKKL opini wajar tanpa pengecualian, 18 KL mendapatkan LKKL opini wajar dengan pengecualian dan dua Kementerian Lembaga mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer).
Sedangkan, sebanyak 67 pemerintah daerah mendapatkan laporan keuangan opini wajar tanpa pengecualian, 316 pemerintah daerah mendapatkan laporan keuangan wajar dengan pengecualian dan enam pemerintah daerah mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer).
"Selain itu masih terdapat 32 pemerintah daerah yang mendapatkan laporan keuangan tidak wajar atau adverse," kata Menkeu.
Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono mengatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh sejumlah KL pemerintah dalam pelaporan keuangan periode 2011 bukanlah status akhir. Opini itu sesungguhnya hanya mencakup bagian akhir dari siklus keuangan negara. Namun, opini WTP seyogianya digunakan sebagai bottom line atau landasan awal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan keuangan.
Wapres meminta agar para KL yang telah mencapai opini WTP terus melanjutkan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaannya dengan memperbaiki keseluruhan siklus keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.
"Keuangan negara erat sekali kaitannya dengan nasib negara. Kalau saya katakan saudara-saudara pengelola keuangan negara telah mengelola dengan baik, saya namakan anda negarawan. Tapi kalau anda tidak mengelola dengan baik, apalagi menggerogoti, artinya bukan negarawan," kata Boediono.