Kepada Hukumonline Mirzen menjelaskan bahwa Djoni menjalankan bisnisnya secara legal. Untuk menjalankan bisnisnya itu, ia mendapatkan sertifikat lisensi pengumuman musik dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Mirzen menuturkan.
Di dalam sertifikat lisensi itu dijelaskan, Djoni diberikan hak untuk mengumumkan, menyiarkan atau memainkan musik. Di sisi lain, Djoni juga diwajibkan membayar sejumlah royalti kepada YKCI. Sampai April 2007, klien saya sudah membayarkan royalti sesuai dengan yang ditentukan YKCI sebesar Rp11 juta dan pajak sebesar 10 persen, tambah Mirzen.
Bukti Permulaan Tidak cukup
Di sini Mirzen menilai Djoni telah didzolimi. Menurut Mirzen, mengacu pada ketentuan Pasal 17 KUHAP, disebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Sementara merujuk pada penjelasan Pasal 17 KUHAP, disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP.
Kepolisian jelas melanggar asas praduga tidak bersalah karena bukti yang dimiliki klien kami adalah bukti legal yang diterbitkan oleh YKCI sebagai instansi yang berwenang, beber Mirzen.
Meski begitu, ternyata kepolisian terus melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap tempat usaha Djoni. Belakangan, toko milik Djoni yang terletak di Tamini Square Jakarta Timur dan ITC Depok juga ikut disita. Untuk ITC Depok, pihak kepolisian bahkan belum menyampaikan surat tanda penerimaan penyitaan kepada keluarga Djoni maupun kuasa hukumnya.
Memaksa
Selain masalah prosedural penggeledahan dan penyitaan, permohonan praperadilan juga diajukan sebagai respon atas tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian menyuruh anak buah Djoni untuk wajib lapor. Itu sih memang tidak masalah, jelasnya.