"Pembangunan fasilitas peleburan dan pemurnian anoda slime di dalam negeri tidak dimungkinkan karena berbagai hambatan teknis, ekonomis, dan lingkungan," tambah Miki.
Miki memahami konsep fundamental kebijakan hilirisasi Pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemurnian sektor mineral tambang di Indonesia. Namun, ia mengeluhkanPT Smelting sebagai satu-satunya industri pengolahan dan pemurnian tembaga di Indonesia, tetap harus berhadapan dengan risiko menghentikan operasinya.
Ia mengingatkan, penutupan perusahaannya itu bisa membawa dampak negatif lebih lanjut pada industri hilir seperti kawat dan kabel, pupuk, dan industri semen. "Tutupnya operasi PT Smelting akan menyebabkan masalah tenaga kerja yang sangat serius. Ribuan tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan," katanya.
Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman, menyayangkan jika pelaksanaan kewajiban membangun smelter justru membuat smelter yang sudah ada harus tutup. Sebab, smelter yang sudah ada banyak berperan bagi industri hilir lainnya. Hidayat menjelaskan, bukan waktu yang sebentar untuk membuat smelter.
“Intinya undang-undang harus tetap terus dilaksanakan, tetapi keberadaan perusahaan smelting juga baik,” ujarnya.
Hidayat mengakui, selama ini PT Smelting Gresik sudah banyak berperan bagi kelangsungan produksi pupuk di Petrokimia Gresik. Sebab, Smelting Gresik menghasilkan produk sampingan berupa sulfur yang menjadi bahan baku utama pupuk.
"Sulfur merupakan unsur penting bagi pertumbuhan di sektor pertanian," katanya.