Jimly berharap dicantumkannya profesi auditor hukum dalam regulasi yang sedang digodok oleh BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi langkah awal menuju profesi ini diatur dalam undang-undang.
Sambil menunggu pengaturan dalam undang-undang, dukungan dari BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM pada profesi auditor untuk menyusun regulasi dinilai positif oleh Jimly. “Semuanya butuh proses, naik pelan-pelan. Dari Peraturan Presiden dulu nanti baru menjadi undang-undang,” lanjut Jimly.
Jimly mendorong ASAHI dan para auditor hukum untuk memanfaatkan sebaik-baiknya ruang yang diberikan oleh BPHN untuk dalam penataan sistem hukum ini. Ia berharap ada keberlanjutan dan perbaikan di tengah kompleksitas yang ada saat ini.
Audit dari segi hukum saat ini masih belum banyak dilakukan padahal risiko hukum yang berpotensi menjadi permasalahan sangat mungkin terjadi. Risiko tersebut belum banyak dipahami oleh lingkungan instansi pemerintah, termasuk lingkungan swasta.
Kepatuhan hukum bukan hanya dalam hal pembentukan, tetapi juga penerapan dan penegakan. BPHN dalam hal ini ikut berperan dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum, menjamin kepastian hukum, melindungi HAM, serta memberikan kebermanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nantinya badan usaha, badan hukum, maupun badan publik wajib mengikuti program peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui audit hukum. Selama ini pelaksanaan audit hukum sudah dilakukan oleh profesi auditor hukum. Namun, belum ada payung hukum yang memberikan penguatan terhadap pelaksanaan audit hukum oleh auditor hukum.
Auditor hukum sangat berperan dalam menilai kepatuhan hukum di lingkungan badan usaha, badan hukum, maupun badan publik, termasuk mengukur seberapa jauh peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak yang diaudit.