Sedangkan untuk prioritas kerja dalam pembenahan penempatan dan perlindungan TKI tengah disiapkan konsep standardisasi kompetensi bagi TKI, revitalisasi pengadaan balai latihan kerja (BLK) di sejumlah daerah sebagai tempat pelatihan bagi calon pekerja atau pekerja untuk meningkatkan kualitasnya sangat dibutuhkan. “Pemerintah akan melarang TKI berangkat jika tidak siap,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pada 30 Mei 2011 pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menandatangani protokol atau amandemen nota kesepakatan (MoU) menyangkut penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik atau pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia.
Penandatanganan MoU TKI sektor domestik ini merupakan tahapan awal dari dicabutnya moratorium penempatan TKI sektor domestik dan kembali membuka pengiriman TKI ke Malaysia. Hasil kesepakatan kedua negara ini menyangkut sejumlah perbaikan antara lain mengenai penyimpanan paspor dipegang oleh TKI, pemberian hak libur atau cuti mingguan, pengendalian biaya penempatan dan adanya akses komunikasi.