Setelah dilaporkan atas dugaan gratifikasi lantaran menerima dan menggunakan fasilitas jet pribadi, Kaesang Pangarep belakangan hilang dari radar publik. Terlepas keberadaanya, perbuatan mendapatkan fasilitas jet pribadi berpotensi menjadi dugaan menyalahgunakan wewenang atau penyimpangan sepanjang ada kaitannya dengan fungsi jabatan keluarga.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana Indonesia (Sekjen Mahupiki) Azmi Syahputra melalui keterangannya, Rabu (4/9/2024). “Mendapatkan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dapat saja berpotensi menjadi dugaan menyalahgunakan wewenang,” ujarnya.
Setidaknya, menurut Azmi dengan diberikan privilege alias pengistimewaan, memanfaatkan fasilitas jet pribadi kepada orang terdekat karena ada hubungan jabatan dalam keluarga Presiden yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara. Dia menyarankan mesti adanya klarifikasi dari Kaesang terkait berhak tidaknya mendapatkan pemberian fasilitas jet pribadi.
“Apakah tindakan penerimaan tersebut sah secara hukum atau memiliki pemberian tersebut sebagai melawan hukum?,” katanya.
Baca juga:
- KPK Tak Akan Beri Perlakuan Khusus ke Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi Fasilitas Jet Pribadi
- Kasus Brigjen Hendra Kurniawan Naik Jet Pribadi, Potensi Perberat Hukuman
- Surat Pengadilan Tak Bisa Digunakan Kaesang untuk Daftar Pilkada
Atas dasar itulah menurut Azmi, KPK mesti berani bekerja secara profesional dan akuntabel untuk memanggil dan menyelidiki penerimaan fasilitas jet pribadi ada keterlibatan jabatan keluarga. Atau malah murni secara sah berupa iktikad baik yang tidak dapat dipersalahkan bila fasilitas tersebut berasal dari keuangan pribadi Kaesang.
Baginya, klarifikasi menyeluruh menjadi penting. Yakni dengan membuktikan keberadaan kaesang tidak menerima fasilitas akibat ada hubungan jabatan keluarga. Setelah klarifikasi beserta pembuktian mest dianggap selesai. Tapi bila ternyata terdapat irisan penerimaan fasilitas jet terbukti ada kaitan dengan asal usul jabatan keluarga, maka merupakan perbuatan terlarang dalam jabatan.