“Dalam pelaksanaan transisi energi menuju net zero emission tantangan yang akan dihadapi Indonesia sangat besar karena selain dukungan internasional juga membutuhkan dukungan nasional dan Pemerintah Daerah terutama sinergi transformasi di berbagai sektor”, ujar Djoko Siswanto.
Lebih lanjut, Djoko Siswanto mengatakan, untuk itu perlu ada penetapan standar dan regulasi yang lebih memadai terkait perubahan lingkungan strategis, sosial dan ekonomi serta tata kelola. Terdapat sejumlah perubahan kebijakan pada Kementerian dan Lembaga terkait yang perlu dilakukan guna mewujudkan transisi energi menuju net zero emission sekaligus ketahanan energi nasional.
“Hasil Webinar diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi hal tersebut sehingga transisi energi dapat diakselerasi”, ungkap Djoko Susanto.
Herman Darnel Ibrahim, Komisioner/Anggota Pemangku Kepentingan DEN, mengatakan para pemangku kepentingan utamanya “pemimpin” perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya transisi energi untuk dekarbonisasi dan mencegah bencana iklim. Para “pemimpin” miliki pemahaman yang sama tentang proses, strategi dan program-program Transisi Energi Nasional dan dalam lingkup kepemimpinannya. Para “pemimpin” dan semua pelaku menghormati dan mematuhi KEN, RUEN dan Pertaturan Perundang-undangan ke-energian terkait Transisi Energi.
“Semua ‘pemimpin’ perlu bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk mendorong terwujudnya program dan tercapainya sasaran transisi energi. Semua perlu bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk ‘menghilangkan’ aturan dan kebijakan yang menghambat implementasi transisi energi. Dewan Energi Nasional harus berperan melakukan pengawasan, koordinasi, dan harmonisasi lintas sektor dalam implementasi KEN dan RUEN dan pencapaian target Transisi Energi” tutur Herman Darnel Ibrahim.
Upaya untuk mendorong pengembangan EBT, mewujudkan realisasi target energi baru terbarukan dan transisi energi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bersama seluruh stakeholder lainnya. Yang paling dibutuhkan saat ini memberikan dukungan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
Peran Pemerintah Daerah, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sangat dibutuhkan. Keterlibatan Pemerintah Daerah secara normatif dapat terwujud apabila daerah memiliki wewenang yang nyata, yaitu mempunyai kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan EBT.