Kemacetan di DKI Jakarta memang terbilang cukup parah. Hampir tiap jam dan tiap hari warga kota Jakarta harus dipusingkan dengan lambannya mobilisasi di jalanan.
Tak heran jika dua warga DKI Jakarta yang berprofesi sebagai advokat merasa tak nyaman atas kemacetan ini. Keduanya adalah Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda yang menggugat Pemprov DKI Jakarta dan Presiden RI atas ketidakbecusan kinerja mereka.
Terkait gugatan ini, Pemprov DKI Jakarta dan Presiden RI menyampaikan nota keberatan atas gugatan kedua advokat tersebut.
Dalam nota keberatan tersebut, Presiden dan Pemprov DKI menyatakan bentuk gugatan yang diajukan dua advokat ini tidak diatur dalam sistem hukum yang dianut Indonesia. Untuk diketahui, Ngurah dan Agustinus mengajukan gugatan dengan bentukcitizen lawsuit atau gugatan warga negara.
Selain mempermasalahkan bentuk gugatan yang tidak tepat, kedua tergugat juga mempermasalahkan notifikasi. Menurut para tergugat, Ngurah dan Agustinus tidak memberikan notifikasi terkait ketidakpuasan mereka atas kinerja Presiden RI dan Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, para tergugat meminta majelis menolak gugatan dua advokat ini.
Ditolak Majelis
Sayangnya, kehendak Presiden RI dan Pemprov DKI Jakarta tidak dikabulkan majelis hakim dalam putusan sela, Selasa (31/7). Majelis justru sependapat dengan Agustinus dan Ngurah.
Dalam putusannya, majelis mengakui bahwa sistem hukum Indonesia memang tidak mengenal citizen lawsuit. Namun, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Untuk itu, terhadap gugatan citizen lawsuitini, majelis melakukan pendekatan hukum dengan membandingkan pada negara yang memakai bentuk gugatan warga negara semacam ini. Negara yang dipilih, yaitu Amerika Serikat, India, dan Australia.