Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Bima Haria Wibisana menambahkan bahwa mekanisme tanpa tender ini rencananya berlaku mulai Januari 2013 atau tahun depan melalui sistem e-katalog yang akan dimuat di website LKPP.
Namun demikian, lanjut Bima, tidak semua jasa layanan internet akan masuk dalam e-katalog LKPP. Untuk pengadaan internet dengan bandwith lebih dari 30 Mbps disepakati tetap melalui proses lelang. "Ini dilakukan setelah mendapat usulan dari para penyedia jasa internet," katanya.
Bima berharap penyedia jasa internet segera melakukan penawaran ke LKPP agar sistemnya segera diimplementasikan awal tahun depan. "Mereka (ISP) seharusnya segera melakukan penawaran ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga implementasinya dapat terwujud pada Januari 2013 nanti," tegas Bima.
Sementara itu, ke-27 perusahaan ISP yang telah menandatangani kontrak payung dengan pemerintah adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Indonesia Commets Plus, PT. Cyber Network Indonesia, PT. Pasifik Lintas Buana, PT. Supra Primatama Nusantara.
Kemudian PT. Link Net, PT. Jetcoms Netindo, PT. Dwi Tunggal Putra, PT. Arsen Kusuma Indonesia, PT. Indosat, PT. Jasnita Telekomindo, PT. Grahamedia Informasi, PT. Cakra Lintas Nusantara, PT. Solo Jala Buana.
Selanjutnya PT. Angkasa Sarana Teknik Komunikasi, PT. Pika Media Komunika, PT. Total Indo Kharisma, PT. Indointernet, PT. Desnet Teknologi Informasi, PT. Centrin Online Tbk, PT. Union Routelink Communication, PT. Intermedia Lintas Nusa, PT. Global Prima Utama, PT. Indomaya Wira Sejahtera, PT. Audinet Sentra Data, PT. Comtronics System, dan PT. Solusindo Bintang Pratama.