Fitri Muharam Utama merupakan salah satu sosok perempuan yang memiliki karakteristik mandiri, bertanggung jawab, supel dan bisa “menghidupkan” suasana sehingga membuatnya mudah untuk dapat beradaptasi dengan orang-orang atau lingkungan baru yang ditemuinya.
Karakternya tersebut menjadi nilai tambah bagi Fitri dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari yang menuntutnya untuk dapat berinteraksi dengan berbagai pihak seperti klien, counterpart, pemerintahan dan swasta agar segala pekerjaan dapat diselesaikan dengan lancar melalui komunikasinya yang baik.
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa perempuan adalah pondasi awal dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Banyak peran yang harus dijalankan oleh seorang perempuan baik sebagai ibu, pemimpin dan pendamping hidup. Salah satu peran yang diemban dalam sebuah keluarga yaitu mendidik dan menghasilkan anak-anak berkualitas yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat berintegritas serta mampu membangun negara dengan lebih baik lagi dari para pendahulunya.
Tak bisa dipungkiri bahwa untuk menjalankan peran-peran tersebut, seorang perempuan dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat baik dalam masyarakat dan negara yang ada pada saat ini. Menurut Fitri yang telah berkarya sebagai seorang Corporate Lawyer perempuan selama 10 tahun di Indonesia dan 2,5 tahun di Singapura, apabila seseorang dapat menerima dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) hal tersebut tentunya akan berdampak besar pada berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang hukum. Dalam artikel ini, Fitri akan membahas mengenai tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh AI dan mengusulkan cara untuk menyesuaikan diri dengan lanskap yang berkembang tersebut dalam hal ini khususnya untuk pengacara perempuan pada bidang hukum.
Kemajuan pesat AI di bidang hukum Indonesia
Integrasi AI ke dalam bidang hukum Indonesia telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Firma hukum dan institusi hukum sudah lebih banyak mengadopsi alat berbasis AI untuk tugas-tugas seperti analisis dokumen, penilaian kontrak, dan penelitian hukum. Alat-alat ini telah secara substansial meningkatkan efisiensi dan presisi, memungkinkan pengacara menangani lebih banyak kasus dalam waktu yang lebih singkat.
Potensi risiko AI terhadap profesi hukum
Munculnya AI telah menimbulkan kekhawatiran tentang kapasitasnya untuk menggantikan profesi pengacara. Berdasarkan studi oleh McKinsey, sebanyak 23% tugas hukum dapat diotomatisasi, dan kemungkinan mengakibatkan hilangnya pekerjaan di sektor tersebut. Namun, sangat penting untuk dipahami bahwa AI dimaksudkan untuk mendukung pengacara dalam memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat, bukan menggantikannya.
Peran AI sebagai pendukung, bukan pengganti pengacara
Meskipun dapat mengelola banyak tugas rutin, AI belum dapat menggantikan pemikiran kritis, kreativitas, empati dan karakteristik yang disumbangkan oleh para pengacara untuk pekerjaan mereka. Klien pun membutuhkan perlakuan atau kenyamanan dari pengacara, yang tentunya tidak bisa dihadirkan oleh AI. Namun, teknologi kecerdasan buatan ini tetap membantu sebagai alat tambahan yang memungkinkan para pengacara untuk berkonsentrasi pada aspek yang lebih strategis dan menambah nilai dari praktik mereka, yang pada akhirnya menguntungkan klien dan pengacara.