Lazimnya berperkara di badan peradilan, para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan jasa advokat sebagai pendamping untuk membela kepentingan hukumnya. Berbeda berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) baik perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, perselisihan hasil pemilu legislatif, perselisihan hasil pemilihan presiden, hingga pengujian undang-undang tidak harus selalu didampingi oleh advokat.
“Untuk menjadi kuasa (pendamping, red) di MK, tidak perlu menyandang status sebagai advokat,” ujar Wakil Ketua MK Prof Saldi Isra saat berbicara dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Puncak, Bogor, Senin (26/8/2024) malam.
Baca Juga:
- Ambang Batas Permohonan Sengketa Pilkada Tak Lagi Mutlak Diputus dalam Proses Dismissal
- Disetujui, Menkumham Segera Undangkan Peraturan KPU yang Adopsi Putusan MK
Saldi menerangkan karakter sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak mengharuskan adanya persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik ketika mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada layaknya sengketa Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) membuka peluang seseorang yang bukan advokat menerima kuasa sebagai pendamping dalam permohonan perselisihan hasil.
“(Untuk Pilkada) semuanya terdesentralisasi termasuk kemungkinan bisa memilih lawyer untuk mendampingi pasangan calon,” terang Saldi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Suhartoyo menerangkan esensi tidak harusnya advokat sebagai pendamping dalam penyelesaian sengketa hasil di MK untuk memberikan kemudahan akses terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar advokat.
Suhartoyo menegaskan syarat yang harus dipenuhi oleh pendamping yang berperkara di MK cukup memahami dan menguasai hukum acara MK dengan baik. Dengan begitu, pendamping diharapkan dapat membantu kepentingan atau hak pemohon.