Menanggapi hal itu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, subsidi adalah kebijakan yang wajib diterbitkan oleh pemerintah untuk melindungi rakyat miskin. Parahnya, selama ini APBN gagal untuk mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan secara luas.
Pasalnya, Timboel mencatat setiap program bantuan sosial yang diterbitkan pemerintah kerap tidak tepat sasaran. Misalnya, BPK mempertanyakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah atas dana bantuan sosial dari APBN 2012 sebesar Rp31,66 triliun. “Itu merupakan fakta bahwa pemerintah gagal mengalokasikan dana APBN untuk rakyat miskin dengan tepat sasaran,” urainya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Senin (17/6).
Begitu pula dengan program BLSM yang akan diberikan pemerintah sebesar RP150 ribu setiap bulan untuk keluarga miskin selama empat bulan, Timboel menghitung tidak akan mampu mendukung daya beli masyarakat miskin. Misalnya, RP150 ribu dibagi 30 hari (satu bulan), maka satu keluarga miskin hanya mendapat bantuan sebesar Rp5 ribu. Padahal, dalam satu keluarga rata-rata terdiri dari 4-5 orang. Bantuan yang terbatas itu menurut Timboel tidak manusiawi karena rakyat miskin akan sendirian menghadapi tingginya inflasi setelah empat bulan bantuan tersebut diberikan.
Soal program wirausaha dan membuka lapangan kerja sebagimana dilontarkan Menakertrans, Timboel menyebut belanja modal dalam APBN tiap tahun tidak memberi dampak signifikan terhadap terbukanya lapangan kerja. Untuk APBN 2013, Timboel melihat anggarannya sebesar RP213 triliun, jumlah itu naik 20 persen ketimbang tahun lalu. Namun, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, Timboel mencatat hanya 150-200 ribu lapangan pekerjaan baru yang terbuka.
Padahal, Timboel melanjutkan, kebutuhan angkatan kerja untuk mendapat lapangan pekerjaan lebih dari itu. “Bagaimana Menakertrans bisa menjamin bahwa pengalihan subsidi BBM dapat mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja? Dana Belanja Modal yang sudah ada saja tidak mampu mengurangi pengangguran,” tukasnya.
Timboel mengatakan dalih pemerintah menaikan harga BBM untuk menyelamatkan APBN dan pertumbuhan perekonomian sangat tidak tepat. Sebagaimana Rieke, Timboel melihat pemerintah dapat mencari solusi lain untuk mencegah penarikan subsidi BBM. Misalnya, pemerintah dapat menghapus biaya rekap perbankan yang setiap tahun berkisar RP60 triliun. Menurutnya biaya rekap itu memboroskan dan memanjakan pejabat bank. Padahal, Timboel melihat bisnis perbankan saat ini meraup keuntungan cukup besar sehingga tidak layak disubsidi.
Dari sisi penerimaan, Timboel menilai pemerintah bisa meningkatkan rasio pajak menjadi 15 persen seperti negara lain di Asia Tenggara. Tapi, pemerintah dan DPR dianggap selalu puas dengan rasio pajak sebesar 12 persen. Rendahnya jumlah tersebut menurut Timboel menyebabkan potensi penerimaan pajak berkurang dan APBN selalu berorientasi untuk membuka pinjaman baru.
Sementara dampak kenaikan harga BBM terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Timboel akan menyebabkan daya beli masyarakat turun. Padahal, konsumsi masyarakat selama ini menyumbang 53 persen pertumbuhan ekonomi. “Kalau daya beli turun yang menyebabkan konsumsi turun maka pertumbuhan ekonomi kita akan turun juga,” pungkasnya.