Menakertrans Muhaimin Iskandar berjanji mengupayakan rencana penarikan subsidi BBM dialihkan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Selaras dengan itu Muhaimin mengatakan pembukaan lapangan kerja itu akan diutamakan untuk sektor padat karya dan di luar hubungan kerja. Ia menyebut padat karya akan ditingkatkan melalui pendekatan berbasis sumber daya lokal. Misalnya, ketika membangun infrastruktur di pedesaan, menggunakan tenaga kerja di daerah setempat.
Berdasarkan data BPS sampai Februari 2013, Muhaimin mencatat jumlah pengangguran saat ini mencapai 7,17 juta orang dari angkatan kerja sebanyak 121,2 juta orang. Soal keefektifan program padat karya, Muhaimin mengatakan cukup efektif menggerakkan masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Pasalnya, program itu dirasa dikerjakan langsung oleh masyarakat demi kepentingan mereka sendiri. “Penggunaan subsidi BBM bagi pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat secara program padat karya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Minggu (16/6).
Selain itu Muhaimin melihat penarikan subsidi BBM yang direncanakan pemerintah dapat digunakan untuk mendukung program wirausaha. Dengan menaikan harga BBM dan menjalankan program wirausaha serta padat karya, Muhaimin berpendapat hal tersebut akan menyelamatkan APBN dan pertumbuhan perekonomian. Dengan dialihkannya anggaran itu, Muhaimin yakin subsidi akan dinikmati bukan hanya masyarakat golongan menengah ke atas, tapi rakyat miskin. Pasalnya, Muhaimin melihat selama ini pemerintah mengucurkan subsidi BBM, mayoritas dinikmati masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor.
Terpisah, anggota Komisi IX DPR fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan hari ini DPR melakukan paripurna terkait kenaikan harga BBM. Ia memperkirakan pembahasannya akan berjalan alot dan diwarnai demonstrasi penolakan kenaikan BBM. Dari pertemuan pemerintah dan Banggar DPR akhir pekan lalu, terdapat 6 dari 9 fraksi secara penuh setuju kenaikan tersebut dan dituangkan dalam RAPBNP 2013. Sedangkan tiga fraksi lainnya, termasuk PDIP memilih opsi setuju dengan beberapa catatan. Selaras dengan itu, Rieke mengaku melayangkan surat terbuka kepada seluruh koleganya di DPR agar mengutamakan kepentingan rakyat.
Menurut Rieke, sudah selayaknya anggota dewan memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketika masyarakat menolak kenaikan harga BBM, maka anggota DPR sebagai wakil rakyat harus menyuarakan hal tersebut. Apalagi, Rieke menilai kenaikan harga BBM dan penyaluran program bantuan seperti BLSM, tidak akan membuat rakyat sejahtera sebagaimana yang diharapkan. Sekaratnya APBN menurut Rieke bukan terjadi karena subsidi BBM, tapi lemahnya pemerintah mengelola APBN sebagaimana peraturan yang ada. Bahkan, ada beberapa anggaran yang cukup besar dikeluarkan pemerintah bagi Rieke tanpa sepengetahuan DPR.
“DPR tidak tahu sekitar Rp 38 triliun uang rakyat dibayarkan untuk keanggotaan Indonesia di IMF,” tegas Rieke.
Rieke melihat, pemerintah dapat menerbitkan kebijakan lain untuk mencegah agar subsidi BBM tidak ditarik. Misalnya, mencari sumber pendanaan lain, pengetatan anggaran di tiap kementerian dan menggunakan sisa anggaran lebih (SAL). Jika harga BBM tetap dinaikan, akan berdampak pada naiknya ongkos transportasi, biaya produksi dan harga kebutuhan pokok.