Dalam eksepsi, tim penasihat hukum menilai surat dakwaan penuntut umum keliru soal penangkapan Kenny pada 22 Juli 2024. Pasalnya tanggal tersebut, Kenny secara sukarela menghadap penyidik Polres Jakarta Selatan karena dipanggil dengan tujuan penyerahan tahap II berupa berkas dan tersangka kepada pihak Kejaksaan. Alhasil, tak pernah terjadi penangkapan.
Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), sebuah asosiasi yang mewadahi profesi in-house counsel di Indonesia turut angkat bicara. ICCA dengan tegas menyuarakan keprihatinan mendalam atas proses hukum yang sedang berlangsung dan menimpa Kenny Wisha Sonda. Kenny adalah seorang pengacara perusahaan atau in-house counsel yang menurut informasi saat ini ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu.
Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga & Advokasi ICCA, Tri Junanto Wicaksono, melihat penahanan Kenny menjadi preseden yang kurang baik bagi profesi in-house counsel. Dalam keterangan persnya, Tri Junanto mengatakan seharusnya dakwaan terhadap Kenny perlu ditinjau kembali secara menyeluruh dan seksama, termasuk penahanan yang diberlakukan terhadap Kenny.
Ia menjelaskan dalam perannya seorang In-House Counsel memberikan advis hukum bagi perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta didasarkan pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Namun, perlu dipahami selama posisi In-House Counsel tetaplah merupakan karyawan perusahaan, sudah sepatutnya dipahami seorang In-House Counsel tidak dapat dipidana atas tindakannya memberikan saran hukum kepada manajemen perusahaan.
“Sebab, keputusan akhir tetap merupakan ranah dan wewenang dari manajemen perusahaan. Dengan demikian, menjadikan Kenny sebagai terdakwa atas keputusan manajemen perusahaan di tempatnya bekerja adalah preseden yang sangat berbahaya dan tidak adil bagi profesi ini,” ungkap Tri.
ICCA juga mendesak pihak berwenang untuk meninjau kembali atas penahanan Kenny dan menangguhkan penahanannya selama proses hukum yang sedang berlangsung. Kenny berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan harus diizinkan untuk membela diri tanpa ancaman penahanan yang tidak proporsional.