Banyak aparat lembaga peradilan yang tersandung kasus hukum menunjukkan kegagalan pucuk pimpinan di Mahkamah Agung (MA). Potret ini menjadi sejarah buruk bagi dunia peradilan. Program evaluasi menyeluruh harus dilakukan mengantisipasi kemungkinan bertambahnya insan hakim terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
“Karenanya perbaikan sumber daya manusia lembaga peradilan harus dari pucuk pimpinan. Ketua dan pimpinan MA tidak boleh tersandera, karena jika hal ini ada tentu sulit berubah untuk melakukan bersih-bersih di Mahkamah Agung,” ujar Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra kepada melalui keterangannya kepada Hukumonline, Rabu (28/12/2022).
Menurutnya, demi menyelamatkan marwah lembaga peradilan tertinggi, hakim agung yang terdapat di MA harus berembuk musyawarah mufakat untuk menunjuk pejabat pimpinan MA yang lebih berani mengambil sikap tegas. Baginya, lembaga peradilan sebesar MA perlu dinahkodai pemimpin tangguh, berani memberantas mafia peradilan serta memiliki hati nurani dan legal sense kritis.
“Ketua MA saat ini kurang efektif memberantas dan menghadapi modus operandi mafia peradilan. Penangkapan hakim agung serta belasan pegawai MA yang terlibat korupsi, menjadi penanda kegagalan pimpinan saat ini, sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai pimpinan MA harus secara ksatria legowo untuk mundur,” harapnya.
Baca Juga:
- KY Komitmen Buat “Terang” Kasus Suap di Mahkamah Agung
- KPK Kembali Tetapkan Hakim Yustisial MA Tersangka Suap
- Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Begini Konstruksi Perkara yang Menjeratnya
Dia menilai masyarakat lelah dan bosan terhadap bau perilaku oknum tertentu yang melakukan korupsi dan merusak marwah peradilan. Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) itu melanjutkan meski sejumlah upaya dilakukan MA pasca adanya OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penetapan tersangka terhadpa sejumlah hakim agung, hakim yustisi, dan pegawai MA, tapi MA perlu membatasi diri demi menjaga kehormatan dan marwah profesi.
MA memang telah berupaya dengan live streaming melalukan pembacaan putusan kasasi dan peninjauan kembali. Langkah tersebut memang menjadi bagian cara agar tidak ada pihak lain yang memanfaatkan untuk menjual putusan hakim. Termasuk randomisasi penunjukkan majelis hakim yang menangani perkara yang dipastikan anggotanya didominasi oleh hakim yang berintegritas, serta pembinaan berupa pembacaan pakta integritas secara rutin yang juga harus disertai kesadaran memahami isi fakta integritas.