“Pola penanggulangan bencana seperti di Aceh pada saat terkena gempa dan tsunami pada 2004 lalu harus kita tinggalkan. Kita bisa memilih pendekatan penanggulangan seperti pada saat bencana gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 lalu,” kata Deputi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bakri Beck dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (27/10).
Pernyataan Bakri itu bukan tanpa alasan. Bakri menuturkan bahwa pendekatan penanggulangan bencana di Aceh pasca tsunami lebih berorientasi pada proyek. Boleh jadi karena saat itu segala macam bantuan dari dalam maupun luar negeri menggelontor ke bumi Serambi Mekah itu.
Bakri lebih memilih pendekatan penanganan bencana gempa di Yogya karena dianggap lebih mengedapankan pembangunan masyarakat. Dengan konsep ini, lanjut Bakri, korban bencana tidak menggantungkan hidupnya pada uluran tangan pemberi bantuan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Gendut Sudarto menceritakan pengalamannya menangani bencana gempa yang menimpa Yogyakarta Mei 2006 lalu. Ia menuturkan bahwa 70 persen daerah Yogyakarta yang luluh lantah akibat gempa adalah daerah Bantul.
Gendut mengamini pernyataan Bakri mengenai pendekatan berbasis masyarakat untuk menangani akibat bencana itu. Di satu sisi, ia paham bahwa pemerintah daerah memang berkewajiban melakukan tindakan tanggap darurat dan pemulihan pasca gempa. “Tapi kami di Bantul memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.”
Ia lantas menyebutkan falsafah jawa yang dianut kuat oleh warga Bantul. “Falsafah Jawa-nya begini, Hilang harta benda, tak berarti apa-apa. Hilang sanak keluarga, berarti kehilangan separuh diri. Hilang harga diri berarti kehilangan segalanya,” tutur Gendut.