Anggota Komisi XI Agung Rai juga menyatakan hal sama. Menurut politisi dari PDIP tersebut, pemotongan anggaran pengadaan kapal patroli sebesar Rp143,42 miliar dapat berdampak pada menurunnya kinerja pengawasan lembaga itu. "Ditjen Bea dan Cukai nanti disalahkan lagi. Misalnya mau mengejar kapalnya macet, tidak bisa keluar dari geladak," katanya.
Ia menyarankan agar penghematan anggaran di tubuh Ditjen Bea dan Cukai lebih ke arah pemotongan uang perjalanan dinas dan honorarium rapat-rapat. "Kalau penghematan dilakukan terkait keperluan operasional yang berpotensi menurunkan penerimaan negara saya tidak setuju. Karena kalau itu dihemat, nanti akhir tahun juga sisa anggaran cukup besar juga," kata Agung.
Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono yakin pemotongan anggaran pengadaan kapal patroli tak akan mempengaruhi kinerja. Hal ini dikarenakan terdapatnya penambahan pegawai baru berjumlah 4500 orang hingga akhir tahun. Penambahan pegawai ini untuk unit operasional.
Selain itu, proyek pengadaan 10 kapal patroli bukan hanya dilakukan pada tahun ini saja, melainkan dilakukan hingga dua tahun, sampai seluruhnya berjumlah 10 kapal patroli. Atas dasar itu pula, pengadaan kapal 10 patroli bisa dialihkan pada anggaran tahun depan.
"Tidak ada penurunan efisiensi, karena adanya penambahan jumlah pegawai. Proyek itu juga berjangka dua tahun untuk pengadaan 10 kapal patroli," tutup Kuswandono.