“Mudah-mudahan bulan ini rampung. Setelah diteken, kita butuh waktu satu minggu untuk dicatat sebagai Lembaran Negara,” kata Djoko.
Selain dasar hukum pelaksanaan, Djoko menjelaskan pihaknya juga masih mengkaji kerjasama dengan bank untuk penyedia kartu pembelian bbm subsidi. Kerjasama ini masih membutuhkan penyesuaian dengan jadwal tutupbank.
"MoU sedang di godok perihal jadwal shift SPBU yang akan disesuaikan dengan jadwal closing time pada bank," ujarnya kepada hukumonline, Rabu (16/10).
Djoko menjelaskan, perdebatan masih berputar mengenai kendala transaksi pada malam hari karena operasional perbankan sudah tutup sehingga ada penundaan transfer uang.Djoko mengatakan, pihak SPBU menginginkan agar dana penjualan BBM subsidi bisa langsung masuk pada hari yang sama dari rekening bank ke SPBU. Sementara itu, bank sudah tutup jam 21.00, artinya ada transaksi di atas jam sembilan malam yang harus masuk rekening SPBU pada keesokan harinya.
“Untuk hal ini, apakah nantinya SPBU akan mengubah sistem mereka mengikuti sistem bank. Sementara itu SPBU membutuhkan uang terus berputar karena mereka harus siap membeli BBM di depot Pertamina,” kata Djoko.
Selain soal jam operasional bank, Djoko menambahkan, persoalan operasional perbankan pada hari Sabtu dan Minggu juga masih dibicarakan. Ia mengatakan, ada keinginan SPBU agar Sabtu dan Minggu bank juga harus buka khusus untuk transaksi BBM subsidi ini.