Harus Diseleksi
Selain itu, menurutnya, pemerintah harus mengkaji dan mempelajari lebih dulu sebelum merevisi aturan DNI. “Misalnya, mengapa dulu dimasukkan menjadi daftar negatif, lalu kemudian dipelajari apakah benar, investor dalam negeri tidak bisa memasuki suatu bidang tertentu. Kalau dinilai bisa, maka seharusnya terbuka untuk investor dalam negeri. Artinya meskipun kita menganut prinsip non diskriminasi, mestinya kita tetap memberi kekuatan pada investor dalam negeri sehingga bisa bersaing secara fair,” paparnya.
Djimanto juga membenarkan bahwa selama ini kerap terjadi beda tafsir aturan DNI. Untuk itu, Ia menilai agar hanya ada satu instansi pemerintah saja yang memberika klarifikasi dan penjelasan terkait DNI, yakni BKPM. “Jadi kalau ada yang dari departemen yang lain yang memberikan penjelasan tentang DNI, maka penjelasan itu tidak mengikat, yang mengikat adalah yang dari BPKM, dulu kita juga pernah mengusulkan hal tersebut,” katanya.
Terkait dengan apakah suatu bidang tertentu dari negatif investasi menjadi positif, Djimanto mengatakan hal itu tergantung kepada pemerintah dan kemauan negara. “Kalau mau membuka yang betul-betul free, maka hal itu harus sesuai dengan Trade Related Investment Measures (TRIMs), tetapi menurut saya harus ada seleksi, supaya kita jangan sebagai pecundang,” tandasnya.